Usai Geruduk BPN Sarolangun, Masyarakat Bathin Limo akan Duduki Lahan Agrindo

JAMBI9.COM – Aksi demonstrasi masyarakat Bathin Limo Sarolangun menggeruduk kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sarolangun provinsi Jambi, nampaknya tidak cukup sampai disitu.

Aksi akan dilanjutkan sampai masyarakat Sarolangun mendapatkan haknya atas perkebunan sawit yang dikelola PT. Agrindo Panca Tunggal Perkasa (Agrindo), sesuai Undang undang dan peraturan yang berlaku.

Muhammad Ilham (Momad), Koordinator aksi mengatakan, apa bila Agrindo masih berlarut -larut dalam menyelesaikan masalah, masyarakat Bathin Limo Sarolangun akan melanjutkan aksi dengan menduduki lahan PT. Agrindo.

“Kalau Agrindo masih berlarut -larut menyelesaikan masalahnya dengan masyarakat Bathin Limo Sarolangun, tidak menutup kemungkinan kami akan menduduki lahan,” kata Momad, sepulang dari menggeruduk kantor BPN sarolangun dan audiensi di kantor Bupati Sarolangun bersama gabungan kelompok tani masyarakat Bathin Limo, Kamis sore 14 Januari 2021.

Momad juga menyebut masyarakat Bathin Limo Sarolangun khususnya kelompok tani mendukung penuh upaya Pemkab Sarolangun dalam menyelesaikan masalah dengan Agrindo untuk mendapatkan hak-hak masyarakat Sarolangun.

Dukungan masyarakat dapat dilihat dari ikut sertanya masyarakat dengan suka rela dalam mengawasi operasional Agrindo sejak pembekuan izin operasional hingga pencabutan IUP Agrindo yang ditetapkan tanggal 8 Januari 2021.

Aksi di BPN Sarolangun seperti menemui jalan buntu, kepala kantor tidak berada di tempat dan hanya disambut Asril Lakoni, Kasi Penetapan Hak dan Pendaftaran. Disini masyarakat Bathin Limo hanya dapat janji, bahwa tuntutan yang disampaikan akan dilaporkan ke Kanwil BPN Provinsi Jambi.

Momad mengakui terkait aksi menggeruduk kantor BPN dilakukan karena yang mengusulkan perpanjangan HGU Agrindo adalah BPN. Menurutnya, BPN seperti mengabaikan bahwa Agrindo punya segudang masalah dengan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Sarolangun. Momad menyebut pihaknya menduga dalam hal izin HGU, BPN bersekongkol dengan Agrindo.

‘Kami menduga antara BPN Sarolangun dengan Agrindo bersekongkol dalam mengeluarkan HGU yang baru, hingga pemerintah dan masyarakat Sarolangun diabaikan,” ucap Momad.

Lanjut Momad, masyarakat Sarolangun juga menduga dalam penerbitan SK HGU Agrindo yang baru mengandung unsur pemalsuan data.

“Kami menduga penerbitan SK HGU mengandung unsur pemalsuan data karena masih ada dalam data base tanah terlantar, yang bisa menimbulkan pidana kehutanan, ” bebernya.

Usai dari kantor BPN Sarolangun, Momad mendampingi masyarakat yang merupakan gabungan kelompok tani (Gapoktan) Sarolangun, yakni dari Desa Lubuk Sepuh, Muara Danau, Gunung Kembang dan Kelurahan Sarolangun Kembang beraudiensi ke kantor Bupati Sarolangun, yang diterima Asisten 1 Arief Ampera, mewakili Bupati Sarolangun.

“Terkait perpanjangan HGU Agrindo Kami tentu harus tahu tentang CSR-nya, luas lahan dan tapal batas, Plasma dan UKL-UPL, dan tentang izin operasional PT. Agrindo, ” ungkap Momad.

H. Muhammad Rais Ja’far, anggota kelompok tani dan juga tokoh masyarakat Desa Muara Danau, bertutur terkait tanah lahan HGU Agrindo yang awalnya berasal dari tanah Ulayat, yang habis masa berlakunya pada 31 Desember 2019, lahan tersebut harus dikembalikan kepada masyarakat.

“Menurut adat pegang pakai di daerah kami, setelah minjam tolong kembalikan, Kami merasa belum dapat CSR dan juga Plasma dari Agrindo,” ungkapnya.

Arief Ampera dalam audiensi dengan masyarakat yang merupakan anggota Gapoktan dan tokoh masyarakat Sarolangun ini mengatakan bahwa sebenarnya Pemkab Saroangun tidak mengakomodir perpanjangan HGU Agrindo nomor 70 tahun 2020 (HGU yang baru) , tapi ternyata dikeluarkan Pemerintah Pusat.

“Ini keputusan mentri, kita tidak bisa membantah, kami hanya bisa mempertanyakan,” kata Arief Ampera.

Asisten 1 menyebut bahwa Agrindo harus mengeluarkan lahan yang tidak lagi menjadi haknya.

“Dari HGU lama ke HGU baru, ada lahan seluas 668 hektar menjadi lahan di luar hak Agrindo, harus dikeluarkan dari serfifikat tanah HGU Agrindo, dan kalau HGU nya 1300 harus punya IUP 1300, hingga kini Pemkab Sarolangun belum mendapatkan imformasi tentang sisa lahan di luar HGU Agrindo,” terangnya.

Dalam kesempatan ini Asisten 1 mengajak masyarakat sama-sama berjuang untuk mendapatkan hak, karena pemerintah sudah melakukan langkah strategis dengan mencabut IUP Agrindo yang lama, sedangkan dengan HGU yang baru, Agrindo belum mengantongi IUP, dengan dicabutnya IUP lama tersebut, Agrindo tidak boleh melakukan kegiatan operasional.

“Kita sudah mencabut IUP Agrindo, SK-nya sudah kita serahkan ke direktur Agrindo,” imbuhnya.

Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak melakukan tindakan melanggar hukum.

“Kita tidak boleh melanggar hukum, pemerintah begitu ekstra serius menyelesaikan permasalahan dengan Agrindo, mereka belum diperbolehkan mengeluarkan buah sebelum tercapai kesepakatan, mari kita sama-sama menjaga kamtibmas di Sarolangun inj, ” pungkas Arief Ampera. (*)