Rapat Pemkab Sarolangun dengan PT. Agrindo ‘Deadlock’

JAMBI9.COM – Rapat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sarolangun dengan PT. Agrindo Panca Tunggal Perkasa (APTP/Agrindo) yang digelar di ruang pola kantor Bupati Sarolangun, Selasa 5 Januari 2020 menemui jalan buntu, belum menghasilkan keputusan, rapat dinyatakan ‘deadlock’ dan direncanakan bersambung hari Rabu, 6 Januari 2020.

Rapat diselenggarakan terkait pengakuan direksi perusahaan perkebunan kelapa sawit itu atas keluarnya Hak Guna Usaha (HGU) Agrindo yang baru dengan luas lahan 1329 Hektar, namun Pemkab Sarolangun mengaku belum mendapat pemberitahuan resmi.

‘Tentang HGU Agrindo yang baru belum ada pemberitahuan kepada Pemkab Sarolangun, harusnya ada surat yang ditembuskan kepada kami,” kata Arif Ampera, Asisten I Setda Kabupaten Sarolangun.

Hal senada juga diungkapkan Sekda Endang Abdul Naser, Ia meminta pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) menunjukkan lahan dimaksud.

“Kita minta BPN tunjukkan yang mana lahan 1329 Hektar itu,” kata Sekda, menimpali.

Pihak BPN Sarolangun menjawab sekenanya, belum bisa menunjukkan surat yang dimaksud, Ia juga mengaku belum menerima pengantar resmi dari jenjang di atasnya.

“Belum ada pengantar dari BPN Pusat mau pun dari Kanwil kepada kami,” kata Andi BPN Sarolangun yang membacakan akta notaris yang berisi kesepakatan antara Agrindo, Pemkab Sarolangun dan BPN, yang katanya sebagai dasar terbitnya HGU Agrindo yang baru,
yang mana dalam pembuatan akta tersebut pihak Pemkab mengaku tidak dilibatkan.

Direktur Utama Agrindo, Mashadi seakan berkelit, mengatakan bahwa pihak Pemkab sudah menerima tembusan surat dimaksud,

“Kami kira ada surat tembusan kepada Pemkab,” kata Mashadi.

Ahmad Nasri, Kadis DPMPTSP, menyebut isi Akta Notaris sebelah pihak.

“Isi ketentuan di dalam Akta Notaris sebelah pihak, tidak melibatkan Pemkab dalam pembuatannya,” katanya.

“Kata BPN SK yang 1329 Hektar sudah keluar, tapi sampai sekarang kami belum tahu wujudnya,” imbuhnya.

“Kami keberatan terhadap akta Notaris yang dibuat, karena pihak kami tidak dilibatkan, sedangkan dalam akte notaris berbunyi ada pihak BPN dan Pemkab Sarolangun,” tegas Ahmad Nasri.

Dalam proses pengurusan perizinan, disebutkan Mashadi pernah menuding Pemkab Sarolang menghambat keluarnya izin, Hal ini ditepis Sakwan, Kadis TPHP.

“Kaitan dengan tugas kami, dalam aturan Menpan, Perusahaan wajib memfasilitasi pembangunan kebun tanah masyarakat, siapa masyarakatnya, itu ditetapkan oleh Bupati. Kami tidak menolak investasi, kami mengatur investasi,” tegas Sakwan.

Ungkapan Kadis TPHP memancing kemarahan Sekda Naser,

“Putuskan yang 681 hektar, bagaimana aturan mainnya,” ucap Sekda seraya menyebut bahwa Mashadi sudah dua kali mengadukan Pemkab Sarolangun ke Pemerintah Pusat.

“Pak Mashadi, Bapak keliru menyebut Pemda nenghambat investasi, kami bersedia membantu, tapi semuanya harus klir,” ucap Sekda Naser.

Danramil Abdul Aziz menyela, Ia menyebut semestinya permasalahan ini tidak menimbulkan konflik di masyarakat.

“Kami dari TNI bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, penjaga portal saja minta bayaran, mereka kalau tidak dibayar akan meminta bagian lahan, ini akan menjadi konflik,” ucap Danramil.

Begitu pun tanggapan dari Polres Sarolangun, dalam rapat ini diwakili
Kapolsek Sarolangun, AKP. S. Brutu.

“Dalam hal Kamtibmas, kami harap kita bisa menjaga bersama, mohon legalitas APTP yang terbaru, kita tidak boleh menabrak aturan-aturan, agar jangan ada konflik sisial. Kita berupaya bagaimana situasi kantibmas wilayah Polres Sarolangun kindusif,” kata Kapolsek.

Permasalahan yang menjadi kisruh antara Agrindo dengan Pemkab Sarolangun ini dapat diduga berawal dari pihak perusahaan yang mengabaikan masalah perizinan dan kewajibannya, ini disinggung Asisten II, Dedi Hendri.

“Idealnya ketika mendapat HGU, segera lah dipantau mana yang menjadi hak, diminta Agrindo segera mengus semua izin, sisa lahan menjadi hak pemerintah, setelah lahan dikeluarkan, perusahaan tak bisa lagi mengurus itu, kami minta ini menjadi perhatian Agrindo,” terang Dedi Hendri.

Rapat semakin alot, Mashadi tidak bisa membuat keputusan, Ia keberatan kalau aktifitas operasional Agrindo distop. Pemkab Sarolangun meminta Agrindo mengurus semua izin, namun Mashadi masih meminta tenggang waktu.

“Kami mohon dikasih tenggang waktu untuk mengurus semua izin. Kami minta jangan langsung distop, kami mohon waktu untuk mengurus izin sambil beroperasi,” harap Mashadi.

Hingga waktu menjelang sore, rapat belum menghasilkan keputusan. Pembicaraan terus berkutat pada sisa lahan di luar HGU, yang kata Mashadi sudah dikeluarkan, tapi masih menggantung.

“Kita sudah mengeluarkan yang di luar 1329Hektar, tapi kita masih ada tanaman di dalammya,” ucap Mashadi.

Pembicaraan rapat berlarut-larut, Sekda langsung berujar.

“Pak BPN, Pemda minta kejelasan yang diluar HGU kemana, siapa yang tanggung jawab, mana hitam di atas putihnya (legalitasnya),” tegas Sekda.

Rapat hari ini kita nyatakan
‘Deadlock’, besok disambung,
Mashadi masih mempelajari kespakatan, belum memutyskan, masih koordinasi dengan direksi,” pungkas Sekda Naser dan menutup acara rapat. (*)