Masyarakat Sarolangun akan Gugat BPN ke PTUN, Terkait HGU PT. Agrindo

Evi Firdaus

JAMBI9.COM – Masyarakat Sarolangun akan meggugat BPN (Badan Pertahanan Nasional) dan kepala BPN Sarolangun ke Pengadilan Tata Usaha Negara
(PTUN) atas dikeluarkannya SK Hak Guna Usaha (HGU) PT. Agrindo Panca Tunggal Perkasa (Agrindo), nomor 70 tahun 2020.

Hal ini disampaikan Evi Firdaus, tokoh masyarakat Sarolangun terkait SK HGU PT. Agrindo Panca Tunggal Perkasa (Agrindo) nomor 70 tahun 2020, yang dinilai cacat hukum.

“Apabila BPN mendaftarkan SK HGU Agrindo nomor 70 tahun 2020, masyarakat dan pemerintah Kabupaten Sarolangun akan mem-PTUN-kan SK HGU Agrindo dan Kepala BPN Sarolangun,” kata Evi Firdaus.

Evi Firdaus membeberkan, SK HGU Agrindo (nomor 70 tahun 2020 (HGU yang baru) dinilai cacat hukum karena pengukuran lahan tidak melibatkan Pemkab Sarolangun dan tanah tersebut masih ada di dalam data base tanah terlantar.

“Kalau ada dalam data base tanah terlantar, itu tidak bisa diperlanjang, berarti itu tanah sengketa dengan banyak permasalahan” ungkap Evi Firdaus.

Selanjutnya, Ia juga menyebut jangka waktu perpanjangan HGU ini sudah habis.

“Kalau untuk memperpanjang HGU, prosesnya harus dilakukan 2 tahun sebelum habisnya masa betlaku HGU habis. Tapi ini tinggal 2 bulan lagi baru mengajukan perpanjangan,” beber Evi Firdaus.

Pihak Kanwil BPN Jambi dan BPN Sarolangun Sepertinya tutup mata dengan hal ini. Dan selalu mengabaikan permasalahan yang ada di tubuh Agrindo.

Pemkab Sarolangun juga sudah berulang kali menyurati Agrindo, Kementrian, Kanwil BPN Jambi, meminta agar ditunda perpanjangan HGU Agrindo. Tapi tetap diterbitkan.

“Kami sebagai masyarakat Sarolangun akan menggugat di PTUN dan kami juga akan menggugat Kepala BPN Sarolangun, apabila telah mendaftarkan tanah HGU ini, BPN harus tahu tanah tersebut tidak bisa didaftarkan, Kami akan gugat Kepala BPN Sarolangun,” tegas Evi Firdaus.

Lanjut Evi Firdaus, kebijakan BPN yang paling krusial adalah mengeluarkan SK HGU Agrindo yang telah merambah kawasan hutan, sudah diukur dan terbukti. Pihak BPN tahu itu. Agrindo telah melakukan perambahan hutan seluas 90 hektar, ini sudah hampir 13 tahun.

“HGU Agrindo yang baru ini (nomor 70) tidak menghilangkan pidananya, dan juga semua HGU Agrindo harus dicabut, dimatikan semuanya, dan pidananya naik, Agrindo tidak berhak lagi menerima perpanjangan HGU,” tegas Evi Firdaus.

“Ini ada indikasi kong kali kong (persekongkolan) antara BPN dengan Agrindo, ini terang benderang menyalahi,” imbuhnya.

“Kita berharap, pihak BPN Sarolangun tidak ada yang tutup mata, kita akan buka semuanya nanti,” pungkas Evi Firdaus.

Muhammad (Momad) lembaga masyarakat Himpabal yang mendampingi gabungan kelompok tani (Gapoktan) didampingi Muhammad Arpan, ketua Gapoktan Alam Rimbo Lestari,
dalam menuntut hak masyarakat, Ia mengungkapkan tuntutan masyarakat yang didampinginya, agar Agrindo mengeluarkan hak masyarakat dari jumlah luasan HGU yang lama, karena Agrindo selama ini mengabaikan hak masyarakat.

“Kami menuntut kebun plasma masyarakat sesuai peraturan menteri agraria tentang pengaturan dan tata ruang penetapan HGU, yakni pasal 43 nomor 2 huruf – e” kata Momad.

Senada dengan Evi Firdaus, Momad menegaskan, BPN tidak layak mengajukan SK HGU Agrindo karena perusahaan tersebut bermasalah dengan masyarakat. Dalam mendapatkan hak masyarakat, Momad menyebut akan menempuh jalur hukum, dengan menggugat ke PTUN.

“Kami akan terus memperjuangkan hak masyarakat, kami akan bawa masalah ini ke PTUN,” pungkas Momad. (*)