Masalah PETI, 1 Excavator dan 3 Warga Bungo Diamankan Polres Merangin

Excavator yang diamankan Polres Merangin diduga untuk kegiatan PETI

JAMBI9.COM – 1 Excavator dan Tiga orang warga Bungo diamankan Tim Polres Merangin karena melakukan penambangan emas tanpa izin (PETI) di wilayah Kabupaten Merangin, Jumat (15/1/2021).

Dari informasi yang dihimpun, cukong atau pemodal dan pemilik excavator yang melakukan kegiatan PETI di wilayah Dusun Petekun Desa Nalo Baru Kecamatan Nalo Tantan, adalah warga asal Kabupaten Bungo Provinsi Jambi.

Kapolres Merangin AKBP Irwan Andy P mengatakan, penangkapan ke tiga warga Bungo itu pada 2 Januari 2021 sekira pukul 23.30 wib. Saat itu, Polsek Bangko sedang patroli di wilayah Sungai Ulak dan Simpang Mentawak.

Selanjutnya, personil melihat ada mobil Trado yang mengangkut alat berat Excavator dan truck Mitsubishi Cunter PS 120 yang berjalan beriringan. Karena curiga, personil Polsek menghentikan kedua mobil tersebut untuk melakukan pemeriksaan.

Dari hasil pemeriksaan, di dalam mobil Truck Mitsubishi Cunter PS 120 terdapat 1 set alat penambangan emas tanpa izin jenis dompeng. Setelah dimintai keterangan, sopir mobil dan rekannya diamankan ke Mapolres Merangin.

“Satu alat berat jenis excavator diamankan, diduga untuk aktivitas PETI,” ungkap Kapolres Merangin.

Saat ini barang bukti excavator, mobil trado dan bukti lainnya diamankan di Mapolres Merangin. Ketiga orang yang diamankan ialah, M Ikhsan (45) warga Desa Sungai Arang Kecamatan Bungo Dani, Benny Noven (41) warga Rimbo Tengah, dan Ghufron (38) warga Rimbo Tengah.

Dikatakan Kapolres Merangin AKBP Irwan Andy P, pihaknya akan melakukan penegakan hukum terhadap masyarakat yang melakukan kegiatan penambangan emas ilegal dengan merusak lingkungan.

“Dalam kasus penambangan ilegal ini, saya minta semua pihak terlibat untuk saling bekerjasama, menginformasikan kepada aparat jika mengetahui adanya aktivitas PETI,” tandasnya.

Untuk diketahui, aktivitas PETI melanggar pasal 89 Ayat (1) Huruf a dan b Undang-undang nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan hutan.

Orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan Hutan tanpa Izin Menteri dan/atau membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim, atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin menteri.

Ancaman hukuman dipidana, dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama 15 tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 1,5 miliar dan paling banyak Rp 10 M.

Kedua, Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba (Mineral dan Batubara).

Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 100 miliar.(*)

Sumber : jambiseru.com