LSM Himpabal Adukan PT. Agrindo ke Ombudsman Provinsi Jambi

Momad
Momad, Ketua Himpabal

JAMBI9.COM – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Himpunan Masyarakat Putra Bathin Limo (Himpabal) Sarolangun akhirnya melaporkan PT. Agrindo Panca Tunggal Perkasa (PT. Agrindo) ke Ombudsman Provinsi Jambi, Minggu (26/7/2020) terkait pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan PT. Agrindo dalam operasionalnya di Kabupaten Sarolangun.

Dari imformasi yang dihimpun media ini, diantara pelanggaran yang dimaksud adalah melakukan penanaman kelapa sawit di dalam kawasan hutan produksi (Overlapping) dan mengalih fungsikan kawasan hutan sebagai mana yang diatur dalam Undang undang Kehutanan pasal 50 nomor 41 tahun 1999 tentang mengalihfungsikan kawasan.

Muhammad Ilham, Ketua LSM Himpabal, saat dikomfirmasi Media ini mengatakan bahwa PT. Agrindo sudah habis masa berlaku Hak Guna Usaha (HGU) pada Desember 2019 lalu, namun sampai saat ini PT Agrindo terus berproduksi.

“Kita tahu bahwa izin PT. Agrindo itu sudah habis masa berlaku HGUnya sejak Desember tahun 2019 lalu, sampai kini Agrindo terus beroperasi, begitu menampakkan diri mengangkangi aturan dan menurut kami ini sebuah pembiaran dari pihak terkait, inilah salah satu dasar kami mengadukan ke Ombudsman Jambi,” kata ketua Himpabal yang akrab disapa Momad, itu.

Selain Overlapping dan HGU yang sudah habis masa berlakunya, Momad juga menyebut bahwa PT. Agrindo telah mengelola kurang lebih luas lahan kebun kelapa sawit 2.134,60 Hektar, sampai saat ini belum melakukan pembangunan kebun masyarakat sekitar (Plasma) Minimal 20 persen.

“meraka juga sampai saat ini belum melakukan pembangunan kebun masyarakat,” tambahnya.

Lanjut Momad, PT. Agrindo semasa izin diberikan belum dan tidak memiliki Amdal atau UKL,UPL mempedomani pasal 36 ayat 1 undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (UUPPLH).

“Setiap usaha dan atau kegiatan perkebunan wajib memiliki UKL,UPL dan wajib memiliki izin lingkungan,” terang Momad.

Berdasarkan informasi yang dapat dirangkum dari Himpabal, beberapa poin pengaduannya kepada Ombudsman Provinsi jambi diantaranya :

1. PT. Agrindo Panca Tunggal Perkasa telah habis masa berlaku HGU, namun produksi terus dilakukan sampai saat ini.

2. PT. Agrindo Panca Tunggal Perkasa Memiliki Luas Kebun 2.134,60 sampai saat ini belum melakukan pembangunan kebun masyarakat (Plasma) minimal 20 persen.

3. PT. Agrindo semasa izin diberikan belum dan tidak memiliki Amdal atau UKL,UPL. mempedomani pasal 36 ayat 1 undang-undang nomor 32 tahun2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (UUPPLH) yang menyebutkan bahwa setiap usaha dan atau kegiatan petkebunan yang wajib memiliki atau UKL UPL wajib memiliki izin lingkungan.

4. Agrindo sudah melakukan penanaman kelapa sawit didalam kawasan hutan dan mengalih fungsikan kawasan hutan sebagai mana yang diatur dalam udang-undang kehutanan pasal 50 nomor 41 tahun 1999 tentang mengalihfungsikan kawasan.

5. LSM Himpabal meminta kepada kepala bapak Ombudsman menegakkan aturan dan memproses PT. Agrindo secara hukum sesuai Undang undang dan aturan yang berlaku.

6. Berdasarkan poin satu sampai 5 diatas PT. Agrindo agrindo yang berada di Kabupaten Sarolangun supaya diproses secara hukum karena konlik dengan masyarakat yang tidak kunjung selesai. (gus )