Kisruh HGU PT. Agrindo, Kakan Pertanahan Sarolangun Persilakan Masyarakat Gugat di PTUN

Gustizar, Kakan Pertanahan Kabupaten Sarolangun

JAMBI9.COM – SK Hak Guna Usaha (HGU) PT. Agrindo Panca Tunggal Perkasa (Agrindo) berdasarkan Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 70/HGU/KEM-ATR/BPN/XI/2020 menyebabkan kisruh di kalangan masyarakat Bathin Limo Sarolangun.

Terkait masalah ini, Masyarakat Bathin Limo Sarolangun telah menyatakan sikap menolak atas dikeluarkannya HGU tersebut dengan menggeruduk kantor pertanahan (BPN) Sarolangun 14 Januari 2021 yang lalu, menuntut pembatalan SK HGU tersebut.

Bukan hanya itu, masyarakat yang merupakan gabungan kelompok tani (Gapoktan) Sarolangun itu menyatakan akan menduduki lahan Agrindo serta menggugat BPN dan kepala kantor pertanahan Kabupaten Sarolangun ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) apabila SK HGU tersebut didaftarkan (dicatat) dalam buku tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Sarolangun.

Ditemui di kantornya, Kepala Kantor (Kakan) Pertanahan Kabupaten Sarolangun, Gustizar mengatakan SK HGU nomor 70 tersebut telah dicatat dalam daftar buku tanah kantor pertanahan Kabupaten Sarolangun.

“Sudah dicatat pada buku tanah kantor pertanahan, karena sesuai SK Mentteri, tiga bulan setelah dikeluarkan SK HGU harus dicatat di buku tanah,” kata Kakan Gustizar, Rabu 20 Januari 2020.

Menanggapi pernyataan
masyarakat Bathin Limo Sarolangun yang menuntut pembatalan SK HGU Agrindo, menduduki lahan Agrindo serta menggugat ke PTUN, Gustizar mempersilakan, Ia menyebut itu hal yang lumrah.

“Kita persilakan, karena memang itu jalurnya, itu lumrah dan sah- sah saja dalam menuntut hak,” jawabnya.

Tentang tuntutan masyarakat agar BPN membatalkan perpanjangan HGU Agrindo serta masalah Agrindo menggarap hutan kawasan yang menimbulkan unsur pidana, Kakan Gustizar menyebut hal tersebut agar diselesaikan melalui jalur hukum.

“SK HGU ini keputusan Kementerian pusat, kami tidak berwenang membatalkannya, begitu pun tentang masalah pidana yang ditimbulkan atas masalah Agrindo menggarap hutan kawasan, silakan tempuh jalur hukum, tentunya dengan uji materi dan hasiinya diputuskan hakim,” terang Kakan Gustizar.

Menanggapi pernyataan Kakan Gustizar, Evi Firdaus atas nama masyarakat Bathin Limo Sarolangun mengatakan siap menempuh jalur hukum, menggugat masalah ini di PTUN.

“Kita siap menempuh jalur hukum, menggugat BPN ke PTUN, dasar gugatannya ada,” kata Evi Firdaus.

Kepada media iniĀ  Evi Firdaus membeberkan dasar gugatan. Dalam masalah Agrindo menggarap hutan kawasan, ada bukti pengukuran lahan yang diukur oleh BPN, Agrindo juga terbukti tidak memenuhi hak-hak masyarakat dan mengabaikan pemerintah dalam hal perizinan serta tidak mentaati himbauan dan surat peringatan Pemkab Sarolangun.(*)