Izin PT. Agrindo Dibekukan dan Disegel Dalam Pengawasan Aparat Keamanan

Segel Agrindo
Sekda Sarolangun Ir. Endang Abdul Naser, Saat Penyegelan PT. Agrindo

JAMBI9.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sarolangun menindak tegas dan membuktikan komitmennya, setelah menetapkan pembekukan izin PT. Agrindo Panca Tunggal Perkasa (PT. Agrindo) Sarolangun yang diserahkan pada Selasa 21 Juli 2020.

Tim Teknis Tata Ruang Pemkab Sarolangun menyegel kantor dan pemberhentian semua kegiatan produksi PT. Agrindo, Rabu 7 Agustus 2020.

Pembekuan Izin PT. Agrindo dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sarolangun Nomor : 21 Tahun 2020 tertanggal 16 Juli 2020.

Penyegelan PT. Agrindo dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Ir. Endang Abdul Naser disaksikan
Danramil 420-04/Sarolangun Mayor Abdul Aziz, Polres Sarolangun, Sub Pom Pomdam II Sriwijaya Serma Subandi, Kasat Pol PP Riduan dan Anggota, DPMPTSP Abdullah Fikri dan pejabat terkait.

Penyegelan dilakukan dengan memasang baleho pemberitahuan pemberhentian sementara izin usaha perkebunan PT. Agrindo, dipasang di kantor kebun PT. Agrindo dan di tempat-tempat strategis, yang berbunyi :

“Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Nomor: 21 tahun 2020 tanggal 16 Juli 2020 tentang Penetapan Pemberhentian Sementara Izin Usaha Perkebunan PT. Agrindo Panca Tunggal Perkasa, Menghentikan sementara aktifitas perkebunan PT. Agrindo Panca Tunggal Perkasa dan Kegiatan Lainnya sampai 31 Desember 2020”.

“Hari ini kita melakukan Penyegelan PT. Agrindo Panca Tunggal Perkasa, menindaklanjuti Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Nomor: 21 tahun 2020 tanggal 16 Juli 2020 tentang Penetapan Pemberhentian Sementara Izin Usaha Perkebunan PT. Agrindo Panca Tunggal Perkasa,” ucap Sekda Endang Abdul Naser.

Sebelum dilakukan penyegelan ini, Tim Teknis telah memberikan waktu tenggang kepada PT. Agrindo untuk menyikapi dengan proaktif, namun tidak merespon, sama seperti mengabaikan surat-surat Bupati Sarolangun yang disampaikan sebelumnya.

“Mereka tidak proaktif dan masa bodoh, tidak ada niat baik untuk menyelesaikan masalah,” lanjut Sekda.

Dari data yang dihimpun media ini,Penetapan pemberhentian sementara (Pembekuan) Izin Usaha Perkebunan PT. Agrindo berdasarkan pertimbangan dan kajian hukum terutama terkait dengan berakhirnya masa berlaku Hak Guna Usaha (HGU) PT. Agrindo pada 31 Desember tahun 2019.

Perusahaan yang habis masa berlaku Hak Guna Usaha (HGU) pada Desember 2019 itu secara nyata telah menggarap hutan produksi (HP) di luar HGU.

Atas segala permasalahan PT. Agrindo, harus ada tindak lanjut dari pihak hukum, sebab lahan tersebut sudah diukur pihak kehutanan dan BPN tahun 2013, dan tahun 2019 dilakukan pengukuran ulang, ternyata overlapping PT. Agrindo masih berlanjut dan beberapa waktu lalu ada tim tata ruang turun ke lokasi, mereka masih panen dan menggarap lahan itu.

Yang terkini, dalam pantauan media ini pada hari penyegelan PT. Agrindo, pihak perusahaan masih melakukan pemanenan buah kelapa sawit

Walau pun dalam operasionalnya PT. Agrindo mengaku telah mengeluarkan lahan yang termasuk dalam kawasan HP, namun tidak ditemukan bukti kongkrit, namun walau pun benar dikeluarkan, hal ini tidak bisa menghilangkan unsur pidananya, sebab ada aturan apa bila perusahaan menggarap hutan kawasan, ada unsur pidananya. apa lagi mereka sudah 12 tahun menggarap lahan tersebut.

Dalam kondisi PT. Agrindo yang banyak komplik merugikan Pemerintah daerah dan masyarakat, selama ini tidak ada tindakan kongkrit dari pihak terkait, dan terkesan ada pembiaran.

Diketahui, pada beberapa bulan belakangan, perusahaan perkebunan kelapa sawit itu menuai kritik dan protes masyarakat Sarolangun serta surat peringatan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sarolangun, terkait kewajiban PT. Agrindo atas peruntukan lahan Plasma kepada masyarakat, dana CSR, overlapping lahan serta legalitas perizinan.

Seperti diberitakan media ini beberapa waktu lalu, dalam permasalahan ini ada tindak pidana yang terabaikan, andaikan perusahaan mengembalikan lahan HP, tidak bisa dikembalikan begitu saja, ada sanksi yang harus dikenakan kepada pihak perambah kawasan hutan produksi. (gus)