DPPKAD Sarolangun ‘Warning’ Beberapa Desa, Terkait Pencairan Dana P2DK

Foto : Ahmad Subhan, SE, Kabid Perbendaharaan DPPKAD Sarolangun

JAMBI9.COM – Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Anggaran Daerah (DPPKAD) Kabupaten Sarolangun me-‘warning’ (mengingatkan.red) beberapa desa yang belum melakukan pencairan dana bantuan P2DK yang berjumlah Rp.200 Juta per desa dan dana bantuan Provinsi Rp. 60 Juta per desa dari anggaran tahun 2020, untuk pemberdayaan masyarakat desa.

Kepala DPPKAD Sarolangun Emalia Sari melalui Kepala bidang (Kabid) Perbendaharaan Ahmad Subhan, SE mengatakan beberapa desa yang tidak melakukan pencairan hingga tanggal 11 Desember 2020 maka dana tersebut hangus, tidak dapat dicairkan setelah tanggal tersebut.

“Kami tunggu paling lambat hari Jumat 11 Desember, lewat tanggal itu tidak bisa cair,” kata Ahmad Subhan, Selasa 1 Desember 2020, bermaksud mengingatkan.

Ahmad Subhan menyebutkan beberapa desa yang belum mencairkan dana P2DK per 1 Desember 2020 adalah Desa Lidung, Desa Bernai Dalam Kecamatan Bathin VIII, selanjutnya Desa Suka Jadi, Desa Batu Penyabung dan Desa Pulau Melako Kecamatan Bathin VIII.

Sedangkan yang belum mencairkan dana bantuan dari anggaran Provinsi Jambi adalah Desa Lidung, Desa Bernai Dalam Kecamatan Sarolangun dan Desa Gurun Mudo Kecamatan Mandiangin.

Ia mengaku tidak tahu alasan mengapa beberapa desa tersebut belum mencairkan dana yang dimaksud.

“Alasannya kita tidak tahu pasti, kita tidak tahu problem yang ada di beberapa desa itu,” ucapnya.

Ahmad Subhan mengatakan, pencairan dapat dilakukan dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku, termasuk laporan pertanggungjawaban dana bantuan tahun sebelumnya. Dan apabila tidak dicairkan tentu akan merugikan masyarakat.

“Yang jelas, sebelum mengusulkan bantuan program tahun ini harus ada laporan pertanggungan bantuan tahun sebelumnya, apabila tidak dicairkan yang rugi adalah masyarakat, kepala desa dan perangkatnya harus bertanggung jawab,” tegasnya.

Foto : Mulyadi, SE Kadis PMD Sarolangun

Menanggapi persoalan ini, Mulyadi, SE, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sarolangun mengatakan tidak mengetahui secara detail apa penyebab beberapa desa tersebut belum mencairkan dana bantuan P2DK dan bantuan Provinsi itu, namun menurutnya diduga ada persoalan interen desa yang menjadi penyebab.

“Kita kurang tahu pasti penyebab beberapa desa belum mencairkan dana-dana bantuan itu, dapat diduga karena ada persoalan interen desa, dan desa-desa dimaksud sudah mengurus pencairan dana tetsebut, mungkin saja belum lengkap persyaratan, makanya belum bisa dicairkan,” imbuhnya. (*)