Bawaslu Sarolangun Gelar Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif Bersama Ormas dan OKP

Pada pagi yang cerah itu pada sebuah meeting room hotel di Sarolangun, Selasa, 6 Oktober 2020, peserta sosialisasi begitu serius, dengan mengikuti protokol keeehatan, peserta yang terdiri dari Ormas, OKP, Mahasiswa dan siswa sekolah menengah itu aktif mengikuti sosialisasi dalam rangka Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi tahun 2020.

***

Para peserta sosialisasi masuk satu persatu, antri melakukan scanning suhu tubuh, cuci tangan dengan zat disinfektan dan masuk ruangan dengan memakai masker, di dalam ruangan yang berkapasitas 150 orang itu,.hanya diisi 50 orang, mereka duduk dengan jarak yang sudah diatur sesuai protokol kesehatan pada masa pandemi.

Acara dihadiri Ketua KPU Sarolangun Muhammad Fakhri dan Kakan Kesbangpol Hudri, MPd, yang sekaligus sebagai Pemateri sosialisasi.

Edi Martono, Ketua Bawaslu Sarolangun dalam membuka acara sosialisasi menekankan partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap Perangkat Desa dan ASN,

“Kalau ada temuan Perangkat Desa dan ASN yang melakukan pelanggaran, mohon dilaporkan ke Bawaslu, demi Pilkada Jambi yang aman dan bermartabat,” kata Edi Martono, seraya menyebutkan saat ini Bawaslu Sarolangun sedang merekrut Pengawas TPS (PTPS) untuk 737 TPS se Kabupaten Sarolangun.

Dalam masa pandemi covid-19 ini penyelenggaraan tahapan pilkada berbeda dengan kondisi normal, khususnya dalam kampanye, terkait perbedaan ini dikupas dalam materi Perubahan paradigma metode kampanye pada masa Pandemi Covid-19 oleh Ketua KPU Sarolangun Muhammad Fakhri.

Terkait tahapan kampanye yang sedang berlangsung, Bawaslu sedang aktif melakukan pengawasan kampanye Pasangan calon (Paslon) dan pengawasan Alat Peraga Kampanye (APK) Paslon sesuai aturan yang sudah ditetapkan.

“Pemasangan Alat peraga kampanye ada tempat yang dibolehkan dan dilarang, sesuai aturan yang telah disepakati dengan Paslon,” kata Fakhri.

Fakhri menyebut pada masa pandemi ini tidak ada zonasi kampanye, yang menjadi pokok pengawasan adalah keoatuhan terhadap protokol kesehatan.

“Pada masa pandemi ini tidak ada zonasi kampanye, karena paslon melakukan kampanye dengan “dor to dor” kita hanya fokus mengawasi kepatuhan Paslon pada protokol kesehatan,” ucap Fakhri.

Namun untuk pengawasan, pihak penyelenggara meminta peran aktif dan partisipasi masyarakat, tidak harus menunggu tiindakan penyelenggara.

“Masyarakat tidak musti menunggu penyelenggara yang menurunkan APK yang melanggar, masyarakt diminta melaporkan langsung ke penyelenggara,” urai Fakhri.

Lanjut Fakhri, karena
Di masa Pandemi tidak ada kampanye (rapat umum), kampanye dilakukan di media berita dan media sosial yang dibatasi oleh aturan penyelenggara.

Sedangkan debat publik /terbuka antar paslon dilaksanakan di studio atau lembaga penyiaran, begitu pun iklan kampanye paslon dilakukan di media sosial dan media daring.

Terkait pada hari pemilihan tanggal 9 Desember, Fakhri mengimbau masyarakat agar tidak takut ke tempat pemungutan suara (TPS), karena KPU menjamin sterilasi TPS (bilik suara).

“Masyarakat jangan takut ke TPS, TPS akan disterilkan, KPU menyediakan APD, KPU menjamin bilik suara dan alat coblos steril , tinta yg dulu dicelup ,sekarang ditetes, dan petugas KPPS akan dirapid test sebelum bertugas,” terang Fakhri.

Hudri, Kakan Kesbangpol juga menekankan bahwa partisipasi masyarakat pada pengawasan pilkada ini semakin jelas manfaatnya, menurut Hudri, masyarakat harus mengambil peran dalam mensukseskan Pilkada.

Dengan adanya pengawasan dari masyarakat, beberapa hal penting dapat terlaksana dengan baik, karena dapat mencegah terjadinya konflik,menjadikan Pilkada yang berintegritas, meningkatkan kualitas demokrasi, mendorong tingginya partisipasi publik, serta membentuk karakter dan kesadaran politik masyarakat.

“Ini adalah cara bagaimana masyarakat mengambil peran dalam mensukseskan Pilkada,” kata Hudri.

Lanjut Hudri, Pilkada tanpa pengawasan dikhawatirkan akan
terjadinya manipulasi suara,hilangnya hak pilih, terjadinya praktek politik uang, Pilkada tidak sesuai aturan dan timbul gugatan hasil serta akan terjadinya konflik antar pendukung paslon.

“Solusinya, menorong partisifasi masyarakat dalam pengawasn pilkada agar Pilkada sukses dengan hasil yang jujur dan adil,” tegas Hudri.

Dengan pengawasan yang baik, akan dapat mengantisipasi pelanggaran dalam Pilkada, yang terdiri dari Pelanggaran Administrasi, Pelanggaran Pidana dan Pelanggaran Kode etik, sedangkan sanksi atas pelanggaran Pilkada adalah Sanksi Administrasi dan sanksi Pidana. (*)