12 Tahun PT. Agrindo Garap Hutan Produksi, Diminta Tindak Lanjut dari Pihak Hukum

Agrindo
Foto : Lokasi Kantor Kebun PT. Agrindo Sarolangun Jambi

JAMBI9.COM – Sejak dibuka pada tahun 2006 silam di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, PT. Agrindo Panca Tunggal Perkasa (PT. Agrindo) sering dikabarkan dengan beberapa permasalahan.

Seperti beberapa bulan belakangan, perusahaan perkebunan kelapa sawit itu menuai kritik dan protes masyarakat Sarolangun serta surat peringatan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sarolangun, terkait kewajiban PT. Agrindo atas peruntukan lahan Plasma kepada masyarakat, dana CSR, overlapping lahan serta legalitas perizinan.

Perusahaan yang habis masa berlaku Hak Guna Usaha (HGU) pada Desember 2019 itu juga disebut overlapping lahan, yang menggarap hutan produksi (HP) di luar ketentuan yang legal.

Agrindo
Foto : Halaman Kantor Kebun PT. Agrindo Sarolangun saat Kedatangan Tim Teknis Pemkab Sarolangun Beberapa Waktu Lalu Dalam Rangka Verifikasi Legalitas Perizinan

Hal ini diketahui dari pernyataan tokoh masyarakat Sarolangun, Evi Firdaus, mengatakan PT. Agrindo menggarap lahan kawasan hutan produksi, sesuai pengecekan dan pengukuran pihak Dinas Kehutanan Provinsi Jambi tahun 2013.

Evi Firdaus menyebut PT. Agrindo menggarap lahan kawasan hutan produksi selama 12 (Dua belas) tahun dan sepertinya tidak pernah mendapat tanggapan pihak berwenang.

“Selama 12 Tahun PT. Agrindo menggarap lahan kawasan hutan produksi, selama ini tidak pernah mendapat tanggapan pihak berwenang, khususnya Dinas kehutanan Provinsi Jambi,” kata Evi Firdaus, Senin (13/7/2020) kepada media ini.

Atas overlapping PT. Agrindo, pihak berwenang tidak bisa menyikapinya dengan dingin begitu saja, ini menimbulkan unsur pidana yang mengikutinya dan harus dipertanggung jawabkan.

“Jelas, ini ada unsur pidananya, ada aturan yang mengaturnya, tidak bisa para pihak yang mengatur mempeti es kan masalah ini, Kami memohon kasus ini dirindak lanjuti,” ungkap Evi Firfaus, tegas.

Demo Himpabal ke Agrindo
Foto : Muhammad Ihsan Ketua Himpabal sedang Berorasi dalam Unjuk Rasa ke PT. Agrindo Beberapa Hari Lalu

Lanjut Evi Firdaus, dalam permasalahan ini ada tindak pidana yang terabaikan, andaikan perusahaan mengembalikan lahan, tidak bisa dikembalikan begitu saja, ada sanksi yang harus dikenakan kepada pihak perambah kawaaan hutan produksi.

“PT. Agrindo tidak bisa lepas dari tanggung jawab, kami akan terus mengusut masalah ini dan berharap para penegak hukum segera menindak lanjuti temuan ini, sesuai pengecekan dan pengukuran yang telah dilakukan pihak kehutanan Provinsi Jambi di lapangan pada tahun 2013, yang menyatakan PT. Agrindo menggarap kawasan hutan produksi di luar HGU,” pungkas Evi Firdaus. (gus)